Barangkali kita pernah bertanya, apakah masih ada daerah di Aceh yang belum bisa diakses dan ditempuh melalui jalur darat? Maka jawabannya ada. Salah satunya adalah Gampong Alue Keujruen, terletak di Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan. Jika menempuh rute titik perjalanan dari pusat ibukota provinsi, menuju ke Alue Keujruen dapat ditempuh melalui jalur pantai Barat-Selatan Aceh melewati pegunungan dan perbukitan.

Jalanan yang berkelok ini amatlah terasa saat di kawasan Kabupaten Aceh Jaya, tiga gunung akan kita lewati, mulai dari gunung Kulu, gunung Geurutee, dan gunung Paro. Meskipun demikian, pesona pemandangan di sebelah kirinya menyuguhkan panorama alam membentang luas dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Kami berangkat dari Banda Aceh sekitar pukul 10.00 WIB dan tiba di Tapaktuan, ibukotanya Aceh Selatan sore harinya. Perjalanan ini juga melewati gunung Trans terletak di Nagan Raya yang di pinggir jalannya dipenuhi perkebunan sawit. Keesokan paginya, barulah kami menuju ke Kecamatan Kluet Selatan yang jaraknya sekitar 27,3 km dari kota Tapaktuan. Jika Tapaktuan merupakan wilayah pesisir pantai, Kluet Tengah terletak di kawasan hutan yang masih alami.

Di ruang kerjanya, Camat Kluet Tengah, Mukhlis Anwar menerima kedatangan kami dengan penuh hangat dan tangan terbuka. Darinya kami memperoleh informasi bahwa Gampong Alue Tengah didiami masyarakat yang sehari-harinya menggunakan boat mesin untuk menuju kota kecamatan. Keperluan mereka beragam, mulai dari membeli sembako atau membawa hasil alam untuk dijual kembali. Ada juga yang menjenguk anaknya yang menempuh pendidikan jenjang SMA di pusat kecamatan. Mukhlis menyebut, di Gampong Alue Keujruen, hanya ada jenjang SD dan SMP, sementara SMA terletak di Kluet Tengah.

Sebelum menuju dermaga rakyat, pemandangan areal persawahan menghampiri kami baik dari sisi kanan maupun kiri. Hijaunya dedaunan dan aroma padi yang akan berbuah, menambah kesyahduan suasana alam Kluet Tengah. Bila ingin menuju Gampong Alue Keujruen yang dihuni sekitar 68 kepala keluarga ini, kita akan menempuh jarak sekitar 22 kilometer dari dermaga rakyat Menggamat dan akan menghabiskan waktu selama 2 jam perjalanan menggunakan sampan mesin.

Pemandangan alam yang luar biasa akan kita dapati saat menjajal sungai yang diapit oleh pegunungan di kaki gunung Leuser yang menghadirkan beragam keunikan dan destinasi ekowisata. Baik camping, tracking, memancing, hiking, arung jeram kuliner ikan kerling, lokasi penelitian, pengabdian masyararkat, serta sangat cocok jadi kawasan konservasi edukasi. Potensi ini sangat cocok jika ditangani dengan serius oleh berbagai pihak.

Selama ini, angkutan sungai ini kebanyakan hanya digunakan untuk angkutan umum masyarakat. Oleh karenanya, dengan beragam potensi alam dapat dijadikan pemasukan bagi masyarakat sekitar dengan dijadikannya aliran sunggai ini sebagai destinasi unggulan tidak hanya bagi masyarakat Aceh Selatan, namun bagi Aceh utamanya. Sebab, angkutan sungai selama ini dari hasil liputan Aceh TRANSit sudah sangat layak melayari aliran sungai. Bahkan pengemudi angkutan sungai ini sudah berpengalaman, mereka menggantungkan hidupnya pada aktivitas sungai ini.(*)

Tulisan ini sudah tayang di dishub.acehprov.go.id dan terbit di Tabloid Aceh TRANSit Edisi XIII Mei 2023

Hal ini yang membuat kegelisahan dirasakan oleh Abdul Halim, pemuda asal desa Glee Putoh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh ini menggagas Bank Sampah Asri (BSA) pada tahun 2020. Program BSA ini mendapat perhatian dari masyarakat dikarenakan masyarakat yang mau menyetor sampahnya ke BSA akan mendapatkan reward yang dapat dikonversikan ke dalam uang untuk biaya sampah yang diambil di rumahnya setiap Senin dan Kamis oleh petugas kebersihan pemerintah desa.

Inovasi ini awalnya muncul saat pria lulusan program studi Sosiologi Universitas Malikussaleh ini saat ia mendampingi kunjungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen berkunjung ke Surabaya. Dalam kunjungannya ini, Pemerintah Kota Surabaya telah mampu mengelola sampah perkotaan dengan luar biasa. Sepulang dari sana, ia pun mencoba menerapkan di daerahnya, Bireuen.

“Selain iu, saya juga rutin mengikuti webinar, termasuk belajar pengelolaan sampah dari komunitas yang ada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum,” sebutnya dalam sesi wawancara via zoom, Jumat, 15 September 2023 lalu.

Beberapa tahun sebelumnya, usai lulus kuliah, dari tahun 2015-2016 ia merupakan jurnalis yang konsisten menyuarakan isu lingkungan dalam tulisan maupun pemberitaannya. Selanjutnya, kepeduliannya terhadap lingkungan pula yang memutuskannya pada tahun 2017 bergabung dengan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsisten mengenai lingkungan. Proyek yang dikerjakannya adalah mengenai kajian biodiversitas di kawasan DAS Peusangan yang aliran sungainya dari Danau Lut Tawar, Aceh Tengah hingga bermuara ke sungai Kuala Ceurapee, Bireuen.

“Dikarenakan terlibat dalam program ini pula, tahun 2019 tercetus ide melakukan submit ke Satu Astra Award. Tetapi, realisasi dan pendampingannya baru berjalan pada tahun 2020,” ungkapnya.

Pada tahun tersebut, Halim memutuskan untuk membuat terobosan dengan memilih Desa Blang Asan, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagai desa pertama yang akan ia bina. Menurutnya, desa atau dalam bahasa Aceh disebut gampong ini memiliki kepadatan penduduk sehingga tentunya memiliki sampah yang tak terbendung. Apalagi, desa ini termasuk ke dalam kawasan di pinggiran Kota Matang Geulumpang Dua yang terkenal dengan kuliner Sate Matangnya itu.

Halim menyebut permasalahan sampah di desa perkotaan sebenarnya sudah menjadi permasalahan utama, sehingga perlu solusi penangangan sampah, area juga sempit sehingga warga kesulitan mengelola sampah secara mandiri.

“Kami berinisiatif mendorong kepala desanya menyediakan jasa pengelolaan sampah tingkat desa di bawah BUMDes atau di Aceh disebut dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Jadi, mulai tahun 2020 desa mulai mngelola sampah dan berjalan 60 kepala keluarga yang berpartisipasi dari 110 kepala keluarga di desa tersebut,” tambah Halim.

Selang setahun kemudian, pada 2021, ia melihat aktivitas penyedia jasa berjalan dan warga mulai berpartisipasi meskipun belum semuanya dan berdampak. Desa juga berkolabroasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Bireuen sehingga membuang sampah dari desanya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dari berbagai pengalaman tadi, Halim pada tahun 2021 memutuskan untuk kembali melakukan submit untuk apresisasi SATU Indonesia Awards. Ia terpilih sebagai penerima Satu Indonesia Award Tahun 2021 tingkat provinsi dengan inovasi ‘Pengelolaan Sampah untuk Masa Depan Bumi’.

Setelah mendapatkan apresiasi dari Astra ini, tidak membuatnya berada di menara gading. Halim terus berinovasi dengan terus mengajak warga lainnya untuk terlibat. Misalnya ia bersama komunitas The Power of Mak-Mak, Dusun Geudong Teungoh Desa Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang yang berada di pusat ibukota Kabupaten Bireuen ini salah satunya adalah isu pengelolaan sampah.

Sebab hampir sama kasusnya dengan di Desa Blang Asan, di kawasan ibukota kabupaten warga mulai membungan sampah di selokan, jalan-jalan umum. Bahkan menjadi pemberitaan serius di Bireuen. Salah satu isu yang cukup besar adalah adanya penolakan keberadaan TPA di salah satu desa dengan Pemkab Bireuen. Walaupun kini TPA-nya sudah ditutup dan dipindahkan ke tempat lain, namun ini hanya menggesar persoalan dari TPA lama ke TPA baru dan pastinya akan muncul masalah penolakan lagi.

“Makanya kita dorong komunitas perempuan ini untuk mulai memilah sampah, sehingga persoalan sampah ini dapat kita kendalikan bersama-sama.”

Dikatakan Halim, sambil ia menerapkan ilmu Sosiologinya, menurut ia ada perbedaan penanganan sampah di Blang Asan dan Pulo Ara. Jika di Blang Asan, Keuchik (Kepala Desa) yang terjun langsung sangat terbuka terhadap perbaikan lingkungan desanya. Apalagi mereka juga semangat karena memperoleh pemasukan dari pengelolaan sampah mereka sendiri. Sementara di desa Pulo Ara, komunitas perempuan yang awalmya sebagai komunitas olaharaga, sosial, dan lainnya ini mendorong anggotanya untuk mulai memilah sampah rumah tangga. Dampaknya, kaum perempuan ini lebih progresif dan semangat. Kita tahu, ibu-ibu yang keserahiannya lebih banyak dihabiskan di rumah tentu menjadi individu yang paling berdampak dengan sampah. Oleh karena itu, ketika ada inovasi BSA, mereka lebih cepat tertarik karena BSA mendorong perempuan untuk memanfaatkan kemabli sampah-sampahnya. Apalagi, beberapa jenis sampah plastik dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan.

Dari berbagai rangkaian pendirian BSA, Halim juga bercerita bahwa ia memiliki sejumlah tantangan dalam menjalankan programmnya. Untuk BSA sendiri masih ada kendala dikarenakan harga sampah yang anjlok, sehingga membuat pemilahan sampah di rumah tangga menurun. Namun, Halim terus menyoliasisikan bahwa semua pribadi perlu bertaanggung jawab atas sampah yang telah kita hasilkan.

“Kita terus memotivasi masyarakat bahwa pemilahan sampah baik di rumah maupun di lembaga pendidikan sebenarnya telah membantu negara mengurangi biaya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk mengurangi timbunan sampah. Apalagi Pemkab Bireuen harus mengeluarkan biaya yang besar setiap tahunnya mencapai 5 miliah rupiah.”

Angka yang cukup fantastis, sehingga jika sampah dikelola secara mandiri oleh masyarakat tentu oeperasional sebesar itu tidak perlu dikeluarkan. Bersebab pengelolaan sampah memang tanggung jawab setiap individu, meskipun pemerintah juga punya kewenagan tersendiri.

Tantangan lain yang dihadapi Halim adalah saat pertama kali mencetus ide ini ada saja suara-suara sumbing. Ada warga yang pesimis bahwa progra BSA ini tidak mungkin berhasil. Selain itu, terkadang ada petugas kebersihan desa yang akhirnya tidak mau mengambil sampah dikarenakan upah yang diterimanya sedikit. Namun, warga yang tadinya pesimis, akhirnya dialah yang kini menjadi garda terdepan menggantikan petugas kebersihan sebelumnya.

“Tipikal masyarakat kita, ketika sudah sukses, barulah mereka menyukai sehingga mengubah mindset mereka. Apalagi, program ini juga menjadi pemasukan untuknya, meskipun belum besar.”

Sejak berdiri tahun 2020 silam hinga sata ini, program yang telah terealisasi yaitu jasa pengangkutan sampah desa dan pendirian bank sampah. Halim memiliki target ke depannya, pemanfaatan dan pengelolaan sampah dapat makin masif misalnya sampah-sampah seperti botol mineral dapat dijadikan kursi. Selain itu, seperti tutup botol bisa dijadikan bros atau kantong kopi kemasan bisa dijadikan tas dan sebagainya.

Dikarenakan terpilih sebagai penerima Satu Indonesia Awards sebagai Apresiasi Astra bagi anak bangsa yang telah berkontribusi untuk mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan melalui bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi serta satu kategori kelompok yang mewakiliki lima bidang tersebut. Halim merasakan benar bahwa Astra telah sangat membantunya menwujudkan ikhtiar pengelolaan sampah untuk masa depan bumi hingga sekarang.

“Sejauh ini, sejak tahun 2021, Astra telah menjadi wadah dan membuka jaringan dipertemukan dengan jejaring yang bisa saling mendukung. Upaya Astra ini membantu ide-ide kreatif dan inovatif untuk dipertemukan dengan banyak pihak sehingga mendukung keberlanjutan program ini terus berjalan,” ujar Abdul Halim.

Kini, ia telah merancang strategi agar upaya kolaborasi positifnya ini dengan Astra Indonesia dapat terus berlanjut dan memiliki dapat pada masyarakat setempat. Halim mengatakan bahwa ini menjadi titik fokusnya, karena ia tidak ingin dianggap hanya sukses dalam kegiatan yang sifatnya seremonial saja. Sebab itu, ia ingin masyarakat mendapatkan hasil yang lebih banyak dari pengelolaan sampah ini dan membantu perekonomian warga dan desa. Selain itu, Halim juga akan mengajak keterlibatan generasi muda untuk mulai peduli dan sadar terkait isu lingkungan sebagai bagian dari hidupnya. Halim punya cita-cita dari apa yang telah dicetuskannya ini. Ia pribadi berharap bahwa ke depan adasemacam tempat pengelolaan sampah terpadu yang  menghubungkan desa-desa yang berpartisipasi di Kabupaten Bireuen. Terutama di kawasan perkotaan padat penduduk dan tenapt wisata, lembaga pendidikan yang produksi sampahnya banyak.(*)

#SemangatUntukHariIniDanMasaDepanIndonesia #KitaSATUIndonesia

Foto: freepik.com

Alquran yang dapat kita baca dalam bentuk mushaf masa kini, tidaklah hadir dengan mudah. Ada beragam perbedaan dinamika diantara para sahabat Rasulullah. Namun, kebermanfaatan adanya Alquran dalam bentuk mushaf memudahkan kita untuk menghafalnya. Lantas, bagaimana sejarah pengumpulan Alquran? Yuk simak ulasan kami berikut ini hasil dari perkuliahan Studi Alquran bersama Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., M.A.

• Periode Rasulullah Muhammad SAW (Periode Pertama)

Pada masa Rasulullah masih hidup, metodenya dengan menghafal dan tulisan. Nabi Muhammad yang pertama kali menghafal Alquran. Allah-lah yang langsung memudahkan hafalan Rasulullah melalui Jibril. Hal ini sesuai yang tercatat dalam Surat Thaha ayat ke 114:

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الۡمَلِكُ الۡحَـقُّ‌ ۚ وَلَا تَعۡجَلۡ بِالۡقُرۡاٰنِ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ يُّقۡضٰٓى اِلَيۡكَ وَحۡيُهٗ‌ۖ وَقُلْ رَّبِّ زِدۡنِىۡ عِلۡمًا

Terjemahannya:

“Maka Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.”

Dalam Surat lain juga Allah sebutkan dengan bunyinya:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ  إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

Terjemahannya:

“Jangan engkau, wahai Nabi Muhammad, gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur’an sebelum Malaikat Jibril selesai membacakannya, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya, sehingga engkau menjadi pandai dan lancar dalam membacanya.” (QS. Alqiyamah: 16-17).

Metode belajar Alquran oleh Rasulullah ini dikenal dengan metode Syafahi yaitu metode belajar Alquran melalui lisan bukan dengan tulisan. Allah tidak menurunkan Alquran sekaligus agar memudahkan Rasulullah dalam menghafalnya. Oleh sebab itu, Alquran turun selama 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari.

Tujuh Sahabat luar biasa penghafal Alquran, Abdullah Bin Mas’ud, Ubay Bin Ka'ab, Muaz Bin Jabal, Abu Dardak, Zaid Bin Sabid, Abu Zaid, dan Abu Musa Al Asy’ari. Alquran tidak bisa dipalsukan karena Allah yang menjaganya. Alquran dituliskan pada masa Nabi, tidak ditulis dalam satu tempat, tapi berserakan, yang paling banyak menulisnya adalah Zaid Bin Sabid (sekretaris nabi). Misalnya dituliskan pada kulit binatang, bebatuan, hingga tulang binatang.

• Periode Khalifah Abu Bakar (Periode Pertama)

Yang menjadi titik utama mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf (tempat). Awalnya Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak mau mengumpulkannya, akhirnya Umar Bin Khattab yang menyampaikan fakta bahwa banyak penghafal Alquran yang meninggal dalam peperangan. Lalu Umar meminta kepada Abu Bakar, tetapi Abu Bakar takut karena belum pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian Umar mengatakan bahwa ini adalah salah satu kebijakan yang baik, akhirnya Abu bakar bersedia untuk menuliskannya. Ketika Abu Bakar wafat, lalu dititipkan kepada Umar. Tidak ada hal yang baru pada masa ini, karena periode kekhalifahan ini Umar banyak meluaskan daerah kekuasaan Islam.

• Periode Usman Bin Affan (Periode Ketiga)

Pada periode ini dimulailah pengumpulan Alquran dalam satu bahasa, Bahasa Quraisy. Allah menurunkan Alquran dalam tujuh bahasa dari pada bahasa kabilah. Boleh dibaca dengan model bahasa manapun, asal ada dalam tujuh bahasa tersebut. Ketika terjadi peluasan Islam, maka sahabat yang membawa Alquran ini disampaikan dengan bahasanya. Lalu, inisiatif Usman menyatukan bahasa Alquran dalam bahasa Quraisy yang mudah dimengerti oleh semuanya. Maka dikenal Mushaf Usmani, sementara Alquran pada sebelumnya dibakar semuanya. (*)

Dosen di National Management Degree College Republic of Union of Myanmar itu mengutip kalimat Johan Galtung dan tokoh lainnya yang memaknai perdamaian positif dan negatif. Dimaksudkan pula perdamaian perlu dipelihara dan upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan. Oleh karenanya, upaya ini membutuhkan dukungan aktif dari lintas kelompok.

Paparan yang diikuti para akademisi dunia itu, Hsu Thiri mencoba membuka ruang kekosongan manajemen konflik melalui Komunikasi untuk Perdamaian. Ia menambahkan untuk daerah konflik, peranan komunikasi amat penting. Namun, sedikit sekali kehadiran komunikasi guna merekontruksi paca konflik, termasuk adanya keberlangsungn perdamaian, pemerintahan, dan perkembangan jangka panjang. Ia mencoba memberi solusi bahwa komunikasi dapat menjadi jembatan rekonsiliasi konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, organisasi dapat menggunakan komunikasi menjadi alat untuk mencegah konflik.

Keterkaitan komunikasi juga menitikberatkan pada komunikasi kebudayaan, yang mana selama ini perbedaan budaya telah menjadi penghalang berkomunikasi. Kita ketahui, setiap orang memiliki banyak perbedaan dilatari kebudayaannya. Komunikasi kebudayaan dianggap penting karena dapat diterapkan agar interaksi antar budaya berjalan maksimal.

Kemajemukan masyarakat dunia ini telah berupaya untuk menghargai perbedaan kebudayaan. Telah banyak penelitian menyebutkan bahwa kebudayaan dapat menjadi kunci upaya resolusi konflik. Karenanya, komunikasi kebudayaan yang dibentuk komunikator dari beragam praktik sesuai dengan latar kebudayaan yang berbeda pula.

Terkait  kasus di Myanmar, Hsu Thiri menyebut Myanmar memiliki 135 etnis resmi. Etnis Burma menjadi mayoritas dengan dua pertiga dari populasi penduduk negara itu. Selama dijajah Inggris, wilayah etnis dikontrol terpisah dari Burma pusat yang menjadi kawasan mayoritas kawasan tersebut. Konflik etnis telah terjadi disini sejak kemerdekaan tahun 1949. Terjadinya konflik ini tak lepas dari hak dan kebebasan etnis oleh rezim sosialis. Bahkan terkait percetakan dan penerbitan tahun 1962 sekaligus adanya hukum sensor di tahun 1965 sebagai upaya rezim menekan hak-hak etnis. Jadinya rezim menutup publikasi bahasa etnis, hal ini diperparah tidak adanya lembaga yang menjaga dan melindungi bahasa etnis.

Masyarakat minoritas sebenarnya tetap memiliki trauma Burmanisasi yang bermakna hanya etnis Burma yang memiliki kesempaytan dalam politik, bisnis, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Minoritas tentu percaya bahwa federalisme dapat menjadi ruang persamaan hak mereka. Namun, dalam sisi lainnya, beberapa masyarakat Burma meyakini federalisme adalah ruang pemisah. Sebenarnya, Myanmar punya mimi untuk perdamaan pada masa dimulainya demokrasi. Masa ini diawali U Thein Sein tahun 2010 yang menjadi masa emas perdamaian. Ditandai lahirnya 6 daerah otonom baru wilayah etnis yang diatur Undang-Undang pada tahun 2008. Dilanjutkan pembentukan Pusat Perdamian Myanmar guna mempercepat proses negosiasi perdamaian. Penandatanganan perjanjian gencatan senjata nasional pada 15 Oktober 2015 menjadi bukti kontkrit lainnya dalam sejarah perdamaian di Myanmar.

Kendati demikian, ada hal yang terlupakan dalam proses perdamaian ini. Diantaranya masih ada anggapan sebagain besar orang menghubungkan perdamaian dengan solusi politigk, senjata, perang, dan lainnya. Beberapa konflik mencuat karena kurangnya kehadiran komunikasi kebudayaan. Padahal komunikasi kebudayaan menjadi aspek baru dalam proses perdamaian di dalam negara yang beragam etnis.

Hasil kajian Hsu Thiri menyebut masyarakat Myanmar sebenarnya tidak paham komunikasi kebudayaan dan manfaatnya dalam proses perdamaian. Masalah ini pun masih menjadi kendala antar pemangku kebijakan, mereka tidak mampu membangun kepercayaan kepada publik. Lantas apa yang semestinya dilakukan? Masyarakat etnis di Myanmar sangat terikat dengan pembicaraan identitas etnis, terkhusus promosi bahasa etnis. Karena jika tidak ada bahasa etnis, tidak ada identitas etnis. Promosi ini diharuskan menjadi pembelajaran guna menjaga bahasa etnis sebagai khazanah identitas etnis tersebut.

Harapan perdamaian itu pun dapat dibangun melalui adopsi kebijakan keragaman budaya melalui pendekatan antar etnis dapat diadopsi oleh daerah etnis yang lebih besar. Sikap saling percaya dan pemahaman dapat membawa negosiasi perdamaian menjadi mudah. Jadi, pemahaman keberagaman budaya dan adopsi kebijakannya menjadi solusi terbaik. Usaha pemerintah dalam komunikasi kebudayaan dan multikulturalisme dapat ditempuh dengan beragam cara. Meliputi tindakan afirmatif pemerintah. Di Myanmar, Kementerian Urusan Etnis bertanggungjawab terhadap semua  masalah yang berkaitan dengan hak etnis, tradisi, budaya, dan norma. Sejauh ini, telah dilakukan Pendidikan Bahasa Ibu sebagai upaya mempromosikan identitas etnis. Menyatakan hukum perlindungan atas hak-hak etnis nasional dan komitmen pemerintah memberikan dukungan dapat membentuk perjalanan menuju perdamaian. (*)

Pelabuhan Ulee Paya. (Photo by: Irfan Fuadi)

Untuk menuju Pulo Aceh, kita bisa menempuhnya melalui Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh dengan menumpang KMP.Papuyu. Kapal motor ini mulai berlayar ke Pelabuhan Penyeberangan Lamteng yang terletak di Pulau Nasi sejak tahun 2012. Jarak lintasan 12 mil menghabiskan waktu selama 1,5 jam perjalanan. Jadwal berlayarnya setiap hari kecuali Selasa dan Jumat bergerak pada pukul 08.00 WIB dari Ulee Lheue dan pukul 10.00 dari Lamteng.

Sebelumnya, pelayaran ke Pulo Aceh dilayani oleh KMP. Simeuleu yang berlayar perdana pada 30 Oktober 2008. Seperti halnya KMP. Papuyu, KMP. Simeulue juga merapat di Pelabuhan Lamteng Pulau Nasi. Pelabuhan ini dibangun oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias pada tahun 2006 dan 2007.

Seiring kebutuhan dan permintaan masyarakat, mulai 3 Juni 2020, KMP. Papuyu juga telah melayani rute Ulee Lheue menuju Seurapong yang terletak di Pulau Breueh. Jarak tempuhnya lebih jauh, yaitu 16 mil dengan masa tempuh 1,5 jam perjalanan.

Maryam, warga Pulo Aceh sekaligus salah satu penumpang KMP. Papuyu yang ditemui Tim Aceh TRANSit di pagi Sabtu (8/8/2020), mengaku gembira dengan kehadiran KMP.Papuyu ke Seurapong/Ulee Paya. Ia mengaku lebih nyaman menggunakan kapal yang dikelola pihak ASDP Ferry Indonesia Cabang Banda Aceh itu. “Biasanya kan pakai boat. Kebetulan pulangnya Sabtu dan ada jadwal kapal. Dari segi harga saya lebih memilih KMP.Papuyu karena lebih murah, juga lebih nyaman,” ujarnya.

Selain Maryam, mayoritas penumpang KMP. Papuyu adalah pedagang yang dalam seminggu dapat beberapa kali bolak-balik Ulee Lheue menuju Pulo Aceh, menggunakan mobil maupun sepeda motor.

Hal ini seperti yang disebut Nahkoda KMP. Papuyu, Capt. Syaiful Akmal. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya Pulo Breueh ini belum layak untuk didatangi kapal penumpang. Karena kelayakan seperti dermaga dan tempat tambat talinya, semuanya belum tersedia.

Jika masuk ke pelabuhan ini sangat riskan, sebab lokasi pelabuhan sekarang sangat tergantung pasang surut air laut. “Kalau air rendah kita gak berani masuk, karena banyak karang di sini,” sebutnya.

Perihal ini, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Joni, S.T., M.T., mengungkapkan hal menarik. Terkait dengan perizinan lingkungan dapat dilakukan pengerukan bila secara tata ruang laut dapat merekomendasikan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.

KMP. Papuyu saat tiba di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. (Photo by: Midika Utama Putra)

Nanti dokumen lingkungan yang harus disusun berdasarkan Permen LHK No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis dan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Di antaranya jenis Amdal karena berada pada kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung. “Jadi dari aspek rekomendasi atau perizinan lingkungan hidup, kegiatan dapat dilaksanakan sepanjang secara rekomendasi tata ruang terpenuhi,” ungkap Joni.

Sementara itu, informasi yang dihimpun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menyebut Pelabuhan Penyeberangan Lamteng termasuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Aceh. Zonasi ini tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020. Kawasan ini dapat digunakan sebagai kawasan pemanfaatan umum. Salah satunya adalah pemanfaatan zona pelabuhan. Tak terkecuali memuat Pelabuhan Lamteng sebagai pelabuhan pengumpan lokal. (*)

Foto: Irfan Fuadi

Kami mendukung, saya siap membeli boat fiber yang lebih besar lagi untuk mendukung pariwisata. Ya, kami berharap juga diberdayakan pemerintah,” ujar warga Lambhuk ini.